Fokus e-syariah

e-book: Courting Reform (Cate Sumner & Tim Lindsey)
e-book: Modus Operandi Mafia Hukum
e-book: Kajian Komprehensif Konsep Perceraian Dlm Syariah
e-book: Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Dalam 
..............Menerpakan Sensitivitas Jender di MS. Aceh

e-book: KHES Buku I,
Buku II, Buku III dan Buku IV
e-book: Demi Keadilan dan Kesetaraan
e-book: Referensi bagi Hakim Peradilan Agama Tentang KDRT

e-book: Keterbukaan Informasi Pengadilan
e-book: Profil Peradilan Agama Tahun 2009
e-book: Profil Peradilan Agama Tahun 2007

e-book: Mencari Keadilan Bagi Pencari Keadilan (Cate Sumner)

e-book: Buku II
(M. Iqbal)
e-book: Kamus Ekonomi Syari'ah
Makalah Hukum Acara Perdata (lengkap)

RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan


Diskusi Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES)

Materi Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) Didiskusikan di Wilayah PTA Medan

Pembukaan diskusi oleh Prof.Dr. H. Abdul Manan, S.H.,SIP., M.Hum. (Hakim Agung)

Medan | Badilag.net

Dalam rangka finalisasi dan penyempurnaan materi draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Ditjen Pratalak menyelenggarakan diskusi materi draft KHAES bagi para hakim peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Diskusi tersebut dipandu oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum (hakim agung/Ketua PPHIMM Pusat), didampingi oleh Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Bandar Lampung) dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) serta diikuti oleh ketua, wakil ketua, hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan dan ketua, wakil ketua pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Dalam sambutannya,  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Drs. H. Soufyan Saleh, S.H., menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Badilag yang telah menunjuk Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini. Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, perkembangan ekonomi syariah di wilayah PTA Medan cukup bagus yang diikuti pula oleh peningkatan jumlah sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Terakhir Diperbaharui (Jumat, 28 Maret 2014 09:24)

 

Hukum Kewarisan Islam Oleh Drs. H. Taufiq, SH, MH | (07/08/2012)

HUKUM KEWARISAN ISLAM

DALAM KONTEKS KEMODERNAN DAN KEINDONESIAAN[1]

Oleh: Drs. H. Taufiq, SH, MH[2]

Perbincangan mengenai hukum kewarisan Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan seringkali dihadapkan oleh beberapa problem yang cukup rumit. Pada level wacana, isu mengenai hak dan kedudukan perempuan dalam skema hukum kewarisan Islam selalu saja menjadi lokus perdebatan yang tak kunjung usai terutama ketika dipertautkan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Pada level praktik, penerapan hukum kewarisan Islam secara konsisten kerap berbenturan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia di satu sisi dan perubahan sistem dan struktur sosial masyarakat modern, khususnya pergeseran eksistensi dan kedudukan perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan di sisi lain.

Dalam kesempatan ini, penulis akan mendiskusikan beberapa problematika hukum kewarisan Islam sesuai dengan tema yang dimanatkan oleh panitia seminar, yakni “Hukum Kewarisan Islam dalam Konteks Kemodernan dan Keindonesiaan”. Pembahasan makalah ini akan memfokuskan pada masalah hak dan kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam, reinterpretasi hukum kewarisan Islam, penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan peluang dan tantangan legislasi hukum materiil Peradilan Agama dalam bidang kewarisan Islam. Pelbagai sudut pandang yang dikemukakan dalam tulisan ini pada dasarnya merepresentasikan suatu posisi intlektual tertentu yang secara akdemis bersifat terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan lebih lanjut.

Terakhir Diperbaharui (Selasa, 07 Agustus 2012 00:09)

 
Jajak Pendapat
Informasi yang paling Anda butuhkan?
 
Situs Pilihan